Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat foto bersama usai Kunjungan Kerja Reses dengan Kapolda Bangka Belitung beserta Jajaran dan Kepala BNN Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu (5/10/2022). Foto: Aaron/nvl

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengapresiasi tidak adanya temuan yang signifikan soal Tata Kelola Anggaran oleh mitra-mitra kerja Komisi III di daerah Bangka Belitung dan sekitarnya. Dimana basis penilaiannya terlihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang disampaikan kepada DPR RI. 

"Nah memang untuk daerah Babel ini mitra-mitra kerja komisi III itu pada umumnya tidak ada temuan yang signifikan sehingga ya kalau soal tata kelola Anggaran itu tidak banyak kasus jadi tidak menjadi atensi kami," jelas Politisi Fraksi PPP tersebut usai melakukan Kunjungan Kerja Reses dengan Kapolda Bangka Belitung beserta Jajaran dan Kepala BNN Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu (5/10/2022).

Arsul Sani juga menjelaskan terkait dengan program kerja “PRESISI” yang merupakan kontrak kerja Kapolri dengan DPR RI. Polda Bangka Belitung dirasa sudah cukup baik dalam melaksanakan program kerja tersebut namun masih adanya masukan dari masyarakat Bangka Belitung yang harus dicapai oleh Polda Bangka Belitung.

Ia menjabarkan sejumlah langkah telah dilakukan kepolisian dalam rangka restorasi secara sistemik yang bertujuan untum melakukan reformasi kultural. Menurut temuan kunjungan kerja Komisi III kali ini, Arsul Sani menilai sudah cukup berhasil dengan tidak adanya laporan kekerasan dan penganiayaan oleh kepolisian. 

Dalam kesempatan ini, Komisi III juga menanyakan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pelabuhan Pangkalan Balam pada April 2018 yang terjadi sebelum Kapolda Yan Sultra menjabat. Dimana masyarakat mengeluhkan status perkara dan barang buktinya tidak jelas sampai sekarang. Tim kunjungan kali ini pun puas karena sudah dijawab oleh pihak kepolisian bahwa uangnya sudah dikembalikan dan buktinya ada. (aar/aha)